Pontianak-Maraknya kasus pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kalimantan Barat, meskipun berakhir damai dan jarang dilanjutkan ke meja hijau, cukup membuktikan kurangnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum Kekayaan Intelektua, Kamis (21/04/2022).
Untuk meminimalisir hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menggelar Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan di ballroom Hotel Mercure Pontianak.

Kegiatan ini dibuka Plt. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Pamuji Raharja mewakili Kepala Kantor Wilayah, serta dihadiri pula Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Muhayan, Plt. Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Krisman Samosir, serta diikuti para peserta yang terdiri dari akademisi dan mahasiswa/i Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Kota Pontianak.

Krisman Samosir selaku Ketua Pelaksana dalam laporannya mengatakan tujuan kegiatan ini agar para peserta dapat memahami makna pentingnya perlindungan hukum bagi karya intelektual yang dihasilkan. Mengingat banyaknya karya tulis yang dihasilkan mahasiswa/i pada sebuah perguruan tinggi, maka dirasa perlu untuk mengetahui upaya pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual.

Adapun yang melakukan penandatanganan adalah IKIP-PGRI Pontianak, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Politekntik Negeri Pontianak, Akademi Perpajakan Panca Bhakti Pontianak dan IAIN Pontianak dengan menghadirkan langsung Rektor/Direktur dari masing-masing perguruan tinggi.

Rektor IKIP-PGRI Pontianak, Rustam Abdul Munif menyambut baik pelaksanaan penandatanganan nota kesepakatan bersama ini.

“Kami sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan Kanwil Kemenkumham Kalbar dalam mendorong pendaftaran KI dan memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual para akademisi dan mahasiswa. Semoga MoU ini dapat segera kita tindaklanjuti dengan aksi,” ujarnya saat ditemui Humas Kanwil Kemenkumham Kalbar